Trend PNBP sektor kehutanan Provinsi Papua Barat pasca implementasi kebijakan si-puhh online dan self assesment
This Work is licensed under: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Abstract
Changes in forest management policies by applying the Self-Assesment system, and online SI-PUHH are expected to affect the realization of PNBP for West Papua Province. How the PNBP Trends after implementing the policy in West Papua Province is a problem that will be answerd through this research. The study aims to determine trends and forecasting of PNBP Forestry Sector after the implementation of online self-assessment and SI-PUHH policies in West Papua Province. The realization of PNBP of West Papua Province originating from PSDH and DR during 2010 – 2018 shows an increasing trend even in certain years of decline. Fluctuations occur as a result of the enforcement of the self-assessment and SI-PUHH Online policies which often experience changes, especially the use of certain applications that are erquired.
References
Diedit.com., 2019. Pengertian Skala Likert dan Contoh Cara Hitung Kuesionernya
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Kementerian Keuangan, 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/pmk.05/2014 tentang system pencatatan penerimaan negara secara elektronik.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam.
_____________ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 44/MENLHK-SETJEN/2015 jo. Nomor 71/MENLHK/ SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemamanfaatan Hutan.
_____________ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 45/MENLHK-SET/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
_____________ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.46/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman post audit terhadap pemegang IUPHHK dan IPK.
Pemerintah Republik Indonesia, 2008. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.
Paramita Iswari, Edi Suprapto, Max J. Tokede dan Lyndon B. Pangkali, 2012. Svlk Dalam Konteks Otonomi Khusus Provinsi Papua. Stocktaking Assessment.
Pawitno, 2003. Kontribusi Pendapatan Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pedapatan Daerah Di Papua. Fakultas Kehutanan. Universitas Negeri Papua, Manokwari.
Simon, H. 2007. Satatistik Untuk Kehutanan. Pustaka Pelajar Yogyakarta. Cetakan I.
Supranto, J. 2009. Satatistik. Teori dan Aplikasi, Edisi Ketujuh. Penerbit Erlangga, Jakarta.
Thomopoulos, N. T., 1980. Applied Forecasting Methods. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs. New Jersey.
Wanggai, R. N., 1998. Analisis Penerimaan Sektor Kehutanan Bidang Pengusahaan Hutan dan Deplesi Sumberdaya HUtan Provinsi Dati I Irian Jaya. Fakultas Pertanian. Universitas Negeri Cenderawasih, Manokwari
